TIKTAK.ID – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, dikabarkan telah mengunjungi dua Ketua Umum partai koalisi Pemerintah, PAN dan PPP. Pertemuan tersebut untuk membahas kemungkinan koalisi di Pemilu dan Pilpres 2024 mendatang.
Yusril terlebih dahulu menjumpai Ketum PAN, Zulkifli Hasan pada Selasa (18/1/22) di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Tidak lama setelahnya, dia menemui Ketum PPP, Suharso Monoarfa di kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan pada Kamis (20/1/22).
“Bahkan bila mungkin, ketiga partai bisa membentuk sebuah koalisi saat mendaftar sebagai peserta Pemilu,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Afriansyah Noor, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Sabtu (22/1/22).
Baca juga : Pentolan MURI Jaya Suprana Ikut Gugat Ambang Batas Presiden 20 Persen
Melalui pertemuan tersebut, Afriansyah mengaku turut prihatin atas keberadaan partai-partai berbasis Islam modernis yang suaranya makin menurun dari Pemilu ke Pemilu. Dia pun menyebut Yusril dengan sejumlah elite PAN dan PPP disambut positif, guna membuka kemungkinan berkoalisi.
Afriansyah melanjutkan, tidak hanya membahas koalisi, pihaknya juga membuka wacana supaya pencalonan dalam pemilihan legislatif (Pileg) dapat dilakukan melalui koalisi. Dia menilai hal itu sebagaimana aturan yang berlaku dalam mekanisme pencalonan presiden.
Afriansyah mengatakan model koalisi dalam Pileg seharusnya tidak butuh perubahan UU Pemilu. Oleh sebab itu, dia berharap Mahkamah Konstitusi (MK) memberi tafsir, bahwa peserta Pileg merupakan parpol atau gabungan parpol.
Baca juga : Muhaimin Iskandar Klaim Diperintah para Kiai Maju Pilpres 2024
“Selanjutnya tinggal Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membuat aturan teknis bagaimana tata cara gabungan parpol ikut Pileg dengan satu nomor urut. Jika ini terjadi, maka hal itu sama sekali tidak akan mengganggu jadwal dan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024,” tegas Afriansyah.
Afriansyah menyatakan bila ketentuan tersebut berlaku, maka bakal ada fraksi koalisi partai di DPR. Dia mengklaim fraksi koalisi partai akan menjadi cikal bakal kerja sama yang lebih erat antara partai-partai bersangkutan. Dia juga berharap MK mau menafsirkan keberadaan partai gabungan ikut dalam satu nomor urut dalam Pemilu.
“Selama ini, MK selalu bicara mengenai penyederhanaan parpol di Tanah Air dalam rangka membangun demokrasi yang sehat. MK juga selalu bicara soal penguatan sistem Pemerintahan presidensial dengan jumlah partai yang sederhana,” terang Afriansyah.
