TIKTAK.ID – Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Ganjar-Mahfud MD berharap netralitas penyelenggara dan pengawas Pemilu serta aparatur sipil negara TNI-Polri bisa tetap terjaga. Ia mengungkapkan bahwa telah ada indikasi kecurangan dengan contoh pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di beberapa daerah.

“Ini harus diantisipasi, karena beberapa hal yang kami temukan di lapangan mengarah pada hal itu. Ini menjadi sebuah pengingat bahwa jangan sampai kita malah kembali ke era Orde Baru, struktur negara ikut pemenangan dalam Pemilu, yang didukung oleh pemerintahan status quo,” ujar Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono, seperti dilansir Tempo.co pada Minggu (12/11/23).

Untuk diketahui, belakangan ini sejumlah video pencopotan poster dan baliho Ganjar Pranowo beredar luas di dunia maya. Pencopotan yang terjadi di wilayah Kota Siantar dan Sumatera Utara itu dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP.

Baca juga : Terkait Pencopotan Anwar Usman, Mahfud MD Sebut Pelapor Ketua MKMK Orang Genit

Pemerintah Kota Siantar berdalih pencopotan tersebut dilakukan karena pemasangn baliho tersebut menyalahi aturan, lantaran dipasang di tempat yang tak diperbolehkan. Mereka mengaku langkah itu dilakukan demi penertiban dan berlaku untuk semua pihak, bukan baliho dan poster Ganjar Pranowo saja.

Menurut Aiman, TPN Ganjar-Mahfud mengumpulkan dan mendata beberapa titik yang menjadi tempat pencopotan baliho. Ia bakal mengecek, jika alasannya normatif, apa itu juga akan berlaku bagi perangkat kampanye yang dipasang Capres-Cawapres lain, seperti pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka misalnya.

“Ini menjadi pertanyaan, karena mengapa hanya baliho Ganjar-Mahfud yang dicopot,” ucap Aiman.

Baca juga : Kecam Amerika dan NATO soal Pembantaian di Palestina, MUI Berharap PBB dan OKI Beri Solusi

Lantas Aiman membandingkan dengan baliho Prabowo-Gibran yang terpampang ketika Jokowi mengunjungi Sumatera Barat pada Oktober lalu.

Sebelumnya, kasus pencopotan baliho Ganjar-Mahfud juga terjadi ketika Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Gianyar, Bali, pada 31 Oktober 2023. Saat itu baliho dan bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendominasi dan terpasang dengan jarak hampir tiap satu meter. Baliho Ganjar-Mahfud termasuk yang diturunkan aparat Satuan Polisi Pamong Praja.

Setelah itu Penjabat Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya mengklarifikasi video dan kabar yang beredar soal pencabutan atribut partai politik kurang sesuai dengan fakta. Dia menyebut baliho dan bendera berunsur politik yang terpasang dan dicopot saat kunjungan Jokowi tidak hanya milik PDIP.