TIKTAK.ID – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyebut tak sudi melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, bahkan saat dua kader Gerindra menduduki jabatan menteri. Ia kemudian mengungkapkan bahwa kakaknya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, menemui sejumlah proyek yang angkanya disulap (mark up) lebih dari sepuluh kali lipat atau lebih dari 1.000 persen.
Hashim mengatakan Prabowo telah membatalkan sejumlah proyek senilai lebih dari US$50 juta karena mengetahui nilai sesungguhnya tidak lebih dari US$5 juta. Ia mengklaim anggaran tersebut dikembalikan oleh Kemenhan ke Kementerian Keuangan. Namun ia tidak menjelaskan detail proyek-proyek tersebut.
“Terkutuk kami dan keluarga kami jika sampai korupsi, saya dan kakak saya akan malu ke mendiang ayah dan eyang”, ujar Hashim di Jakarta, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Jumat (17/7/20).
Baca juga : Jokowi: Tak Pakai Masker Kena Denda!
Hashim menyatakan hal itu untuk merespons anggapan miring terhadap dirinya dan Gerindra terkait persoalan izin ekspor dan budidaya lobster Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Sebelumnya, KKP yang dipimpin politikus Gerindra, Edhy Prabowo, mengeluarkan 31 izin ekspor benih lobster kepada perusahaan yang beberapa di antaranya terafiliasi atau dimiliki oleh politikus dan kader Gerindra.
Diketahui salah satu perusahaan yang mendapat izin ekspor benih lobster itu yakni PT Bima Sakti Bahari milik Hashim. Perusahaan tersebut dipimpin oleh anaknya, Rahayu Saraswati, yang juga tercatat kader Gerindra.
Baca juga : Berani Banget! Sandiaga Uno Cerita Pernah Tolak Kemauan Prabowo Subianto
Hashim menilai hanya dua atau tiga perusahaan terafiliasi dengan Partai Gerindra yang mendapat izin ekspor benih dan budidaya lobster. Ia pun menyatakan perusahaannya bukan pemain baru di dunia bahari, namun sudah terjun ke bisnis pembudidayaan kerang mutiara sejak 1986 atau 34 tahun silam.
Ia memaparkan, pada 1989, perusahaannya mulai melakukan ekspor perdana mutiara ke Jepang. Tidak hanya itu, perusahaan miliknya juga bergerak di budidaya kelautan lain seperti teripang, kepiting dan kerapu. Ia mengaku bisnis lobster tidak memiliki keuntungan sebesar bisnis di bidang persenjataan.
“Kalau memang ingin korupsi, kami tidak akan korupsi di lobster, tapi di senjata,” tuturnya.
Baca juga : Soal Reklamasi Ancol, Pengamat: Anies Bisa Dibui 5 Tahun karena Langgar Perda
Menurutnya, peluang korupsi di bidang persenjataan terbuka karena Prabowo menjabat Menteri Pertahanan. Dengan posisi Prabowo itu, kata Hashim, ada banyak orang yang mengajaknya berbisnis dengan menjadi rekanan Kementerian Pertahanan. Namun ia menolak tawaran-tawaran tersebut dengan alasan tidak mau memanfaatkan posisi sang kakak dan mark up proyek.
