TIKTAK.ID – Di tengah musibah pandemi virus Corona, sekitar sepekan menjelang perayaan HUT Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia, aksi barbar gerombolan laskar intoleran menyasar keluarga warga Solo yang sedang bersiap menyambut acara pernikahan.
Prosesi yang dikenal sebagai “Midodareni” (doa di malam sebelum akad nikah) itu digelar keluarga Almarhum Habib Segaf al-Jufri di Jl. Cempaka No. 81 Kp. Mertodranan, Kel/Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta.
Pada saat acara berlangsung, tiba-tiba sekelompok massa datang memaksa tuan rumah membubarkan acara tersebut, dengan dibarengi aksi pengrusakan sejumlah mobil dan pemukulan beberapa anggota keluarga penyelenggara acara tersebut.
Massa perusuh itu mempertanyakan kegiatan yang sedang berlangsung di dalam rumah dan menuding tuan rumah sedang menyelenggarakan acara keagamaan yang biasa digelar kaum Muslimin bermazhab Syiah setiap tanggal 18 Zulhijah.
Tanpa mengindahkan etika dan tatakrama yang selama ini biasanya dijunjung tinggi warga Solo, gerombolan itu berteriak-teriak “Allahu Akbar!” “Bubar!” “Kafir!”, bahkan ada di antara mereka yang berujar lantang, “Syiah bukan Islam, Syiah musuh Islam, darah kalian halal. Bunuh!”
Peristiwa itu terjadi pada Sabtu (8/8/20) menjelang Magrib, ketika sekitar 30-an orang mengikuti kegiatan pembacaan doa bersama di rumah Almarhum Habib Segaf.
Sekelompok orang tak dikenal tiba-tiba datang berusaha untuk membubarkan acara tersebut. Akibatnya, tiga orang dilaporkan menjadi korban tindakan brutal kelompok beratribut Islam tersebut. Yakni Habib Umar Assegaf (54), Habib Hadi Umar (15) dan Habib Husin Abdullah (57) yang dikabarkan harus menjalani perawatan medis akibat luka serius pasca terjadinya amuk massa. Bahkan, Kapolresta Surakarta yang ikut hadir meninjau TKP, juga dikabarkan sempat dipukul massa saat mencoba menghentikan aksi pengeroyokan tersebut.
“Ada tiga orang yang dilarikan di rumah sakit, kena lemparan batu di kepala. Awalnya dibawa ke RS Kustati, lalu dirujuk ke RS Indriari,” kata Kapolsek Pasar Kliwon, AKP Adis Dani Garta, Minggu (9/8/20) pagi.
Tak hanya tiga korban luka, sejumlah mobil yang ada di sekitar lokasi juga dirusak oleh kelompok tersebut. Polisi masih mendata kerusakan yang terjadi akibat kejadian itu.
“Mobil ada sekitar lima yang rusak. Tapi masih kita data kerusakan-kerusakannya,” terang AKP Adis.
Aparat mengklaim pelaku penyerangan itu sudah teridentifikasi dan kini sedang diburu polisi.
“Sudah kita identifikasi para pelakunya dan akan kita lakukan penegakan hukum. Sudah dilakukan identifikasi dan tim sudah bergerak di lapangan,” kata Kapolresta Surakarta, Kombes Andy Rifai kepada wartawan di Mapolresta Solo, Manahan, Banjarsari, Solo, Minggu (9/8/20).
Selain sikap intoleran berkaitan dengan perbedaan mazhab, Rifai menyebut penyerangan itu dilakukan oleh sekelompok orang yang beranggapan bahwa kegiatan doa bersama jelang pernikahan atau Midodareni itu termasuk “kegiatan terlarang”.
“Tadi malam mendapat informasi soal adanya kelompok intoleransi yang menggeruduk rumah salah satu warga di situ. Itu karena adanya salah satu kegiatan yang dianggap mereka tidak sesuai (dengan syariat Islam versi mereka -red),” terang Rifai.
Aksi brutal berujung penganiayaan itu pun menuai kecaman banyak pihak. Salah satunya, Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Tengah.
“Kami mengecam tindakan brutal dan main hakim sendiri oleh sekelompok orang di Solo,” tegas Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor Jawa Tengah, H Sholahuddin Aly atau Gus Sholah di Solo, Minggu (9/8/20).
Ia menegaskan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan Negara Hukum, mestinya segala persoalan diselesaikan melalui jalur hukum yang ada.
“Kami mendesak Kepolisian menindak tegas para perusuh itu. Kami juga mendorong aparat menjamin rasa aman pada siapa pun warga Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan adat yang tidak melanggar norma yang berlaku,” tegasnya.
Senada, Ketua PC GP Ansor Kota Solo, Arif Sarifudin mengakui, pihaknya prihatin dengan aksi anarkisme di Pasar Kliwon Solo.
“Kami mengecam tindakan anarkis ini. Kita mendorong aparat Kepolisian untuk segera menindak tegas pelakunya,” katanya.
Ditambahkan Arif, sejauh ini suasana di Kota Solo relatif aman dan normal. Namun pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terpancing dengan provokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
“Kita jaga Kota Solo agar tetap aman dan kondusif, terlebih menjelang Pilkada 2020,” ungkapnya.
Menanggapi peristiwa yang sama, sebanyak 30-an anggota Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Solo mendatangi Mapolresta Surakarta, Minggu (09/08/20). Mereka memberikan pernyataan sikap atas kasus penganiayaan sekelompok orang di Kampung Mertodranan RT 1/1 Kel/Kec. Pasar Kliwon, Solo, Sabtu (8/8/20) petang menjelang Maghrib tersebut.
Kedatangan GP Ansor disambut Kasatlantas Polresta Solo, Kompol Afrian Satya Permadi.
Ada dua pernyataan sikap yang dibacakan Ketua PC GP Ansor, Arif Syarifudin. Pernyataan pertama yakni mengutuk keras dan mengecam aksi penyerangan dan anarkisme serta main hakim sendiri. Kedua mendukung aparat Kepolisian untuk mengusut tuntas oknum-oknum pelaku penyerangan.
Selanjutnya, mereka bertemu dengan Kapolresta Surakarta Kombes Pol. Andy Rifai.
“Aksi anarkisme dan main hakim sendiri tidak dibenarkan karena negara kita itu Negara Hukum. Untuk itu, kami mendukung langkah-langkah Kepolisian untuk mengambil tindakan hukum dan segera menangkap para oknum tersebut,” tegas Arif kepada awak media.
Sementara itu, di sela-sela menerima mereka, Kapolresta Solo Andy Rifai kepada awak media menyatakan pihaknya mengapresiasi dukungan dari GP Ansor.
Menurutnya, Indonesia adalah negara Bhinneka Tunggal Ika di mana perbedaan diakui negara. Bahkan mengajak masyarakat Kota Solo untuk bersatu menciptakan suasana kondusif.
Tak ketinggalan, politikus PDIP asal Solo, Aria Bima juga mengecam penyerangan kepada peserta doa bersama rangkaian acara pernikahan di Solo tersebut. Menurutnya, tindakan pelaku penyerangan itu merupakan cerminan peradaban barbar.
“Tindakan anarkis emosional semacam itu adalah cerminan dari peradaban barbar yang sama sekali melecehkan kesantunan wong Solo,” kata Aria Bima di Solo, Minggu (9/8/20).
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu mengatakan seharusnya seluruh permasalahan di Negara Hukum bisa diselesaikan secara konstitusional. Untuk itu, Aria mendesak Kepolisian mengusut tuntas kasus yang menyebabkan tiga orang warga Solo keturunan Arab itu menderita luka-luka.
“Dalam Negara Hukum yang demokratis seharusnya seluruh persoalan diselesaikan melalui perundangan konstitusional. Sangat disayangkan dan perlu ditangani oleh pihak Kepolisian sebagai aparat penegak hukum,” katanya.
Tindakan tersebut juga dirasa menambah permasalahan yang ada. Apalagi saat ini tengah terjadi wabah virus Corona (Covid-19).
“Dalam situasi negara sedang fokus menangani problem ekonomi dan problem Covid-19 saat ini, tentunya ketertiban dalam masyarakat dibutuhkan sebagai komponen pendukung,” ujarnya.
Aria juga meminta aparat untuk bertindak tegas. Sebab peristiwa seperti ini sudah berulang kali terjadi.
“Peristiwa semacam ini sudah lama dan sering terjadi. Dan hal ini bolak-balik terjadi, tidak ada yang berani tegas sehingga pola tindakan ini ditradisikan untuk menyelesaikan masalah. Kali ini, aparat harus tegas,” ujar Aria.
Belakangan, Pemerhati Sosial Rudi S Kamri juga ikut buka suara. Menurutnya, saat aksi-aksi radikalisme kerap dipertontonkan oleh kelompok intoleran, sering kali juga Negara tampak masih ragu untuk bersikap tegas terhadap mereka.
Begitu juga halnya dengan penyerangan yang berujung tiga orang luka di Mertodranan, Pasar Kliwon, Kota Solo yang terjadi pada Sabtu (8/8/20). Bagi Rudi, hal itu merupakan “letupan kecil dari rentetan peristiwa tragis yang akan berujung pada pusaran bom waktu dan akan membelah negeri ini”.
Lebih lanjut Rudi memaparkan bahwa pembiaran yang selalu berulang terjadi semakin menahbiskan suatu realita bahwa Negara sering tidak hadir untuk melindungi keberagaman Indonesia.
“Pembubaran brutal oleh massa dalam peristiwa malam Midodareni (ritual adat Jawa sehari sebelum pernikahan) di kediaman keluarga Habib Segaf di Solo bukan sekadar peristiwa anarkisme semata tapi merupakan ancaman serius terhadap budaya Nusantara warisan adiluhung dari leluhur kita”, sebut Rudi dalam opini yang ditulisnya.
“Kalau aparat keamanan negara melihat kejadian Sabtu malam kelabu di Solo tersebut hanya merupakan kejadian salah paham atau anarkisme semata, ini salah besar. Bagi saya kejadian tersebut adalah gerakan intoleransi yang merajalela dan ancaman serius terhadap eksistensi budaya.”
Rudi juga menyebutkan, sikap pemaksaan kehendak sekelompok orang dengan menyalahgunakan dalil agama, merupakan serangan teror yang masif bagi Kebhinekaan Indonesia.
“Agama sering dibenturkan dengan keragaman budaya. Mereka lupa, jati diri bangsa yang tercermin dari keragaman budaya Nusantara bahkan sudah ada saat agama belum masuk ke negeri ini. Keberadaan agama harusnya menaungi pelestarian nilai-nilai luhur budaya, bukan malah memberangus eksistensinya. Dalam tata kehidupan masyarakat, agama adalah langit dan budaya adalah bumi yang kita diami. Jadi sangat tidak masuk akal kalau ‘langit’ dibenturkan dengan ‘bumi'”, tulis Rudi.
Ke depan, Rudi berharap Negara benar-benar hadir melindungi keberagaman budaya Nusantara. Dalam pandangannya, sampai saat ini peran negara ke arah itu terlihat masih jauh dari harapan.
“Setiap ada peristiwa anarkisme yang bersifat intoleran, baik penyerangan ritual budaya maupun gangguan ibadah agama tertentu, aparat negara seolah ragu untuk bertindak tegas. Keraguan ini akhirnya menjadi pupuk subur bagi sekelompok orang untuk tetap melakukan radikalisme”, lanjut Rudi.
Hal ini terlihat dari masih adanya sejumlah penceramah agama yang memprovokasi masyarakat untuk bersikap intoleran, yang seakan dibiarkan menggelar panggung di mana-mana.
“Pemerintah dari pucuk pimpinan tertinggi sampai pimpinan di daerah hanya sibuk membangun narasi normatif tanpa bertindak apa-apa. Dalam format politik malah terlihat ormas yang memiliki massa besar dan sering bertindak anarkis justru seolah dipelihara. Semuanya hanya sekadar untuk mendapatkan dukungan politik. Yang terjadi ormas-ormas tersebut lebih sering menjadi kelompok penekan untuk meningkatkan posisi tawar,” ulas Rudi.
Di akhir paparannya, Rudi memprediksi bahwa gerakan intoleransi dan anarkisme yang bertopeng agama tidak akan terus merajalela di negeri ini, jika Indonesia memiliki sosok pemimpin negara yang tegas, Nasionalis, tidak berpikir pragmatis, tidak membangun politik dinasti dan tegak lurus melindungi Kebhinekaan dan nilai-nilai luhur Pancasila.
