TIKTAK.ID – Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto mengklaim telah mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo terkait rencana anggaran belanja alat utama sistem persenjataan (Alutsista) sebesar Rp1,7 kuadriliun.

Menurut Prabowo, Jokowi memberi arahan tersebut 10 hari usai Prabowo dilantik. Ia menyebut ketika itu Jokowi meminta rencana utuh pertahanan untuk 25 tahun ke depan.

“Itu petunjuk beliau kan, jadi saya jalankan,” ujar Prabowo dalam siniar di kanal YouTube Deddy Corbuzier, Minggu (13/6/21), seperti dilansir CNN Indonesia.

Baca juga : Mengaku Dirayu Banyak Pihak untuk Pilpres 2024, Projo: Ikut Komando Jokowi

Prabowo mengatakan bahwa rancangan rencana utuh pertahanan tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Ia beralasan pembuatan rancangan itu terhambat oleh situasi pandemi Covid-19.

“Jadi, alhamdulillah cukup lama, dan beliau sudah menunggu-nunggu,” ucapnya.

Kemudian Prabowo memaparkan potensi mark-up atau penggelembungan anggaran alutsista hingga 600 persen.

Baca juga : Muncul Wacana Liar Rizieq Shihab-Anies Baswedan, Ferdinand: Cocok Ini!

Untuk itu, Prabowo menyatakan enggan untuk menandatangani rencana anggaran itu, meski praktik mark-up anggaran biasa ditemukan dalam suatu lembaga. Ia pun menduga ada banyak pihak yang tidak suka, sehingga ia melaporkannya lagi kepada Jokowi.

“Pak, saya enggak mau. Itu kan tanggung jawab saya kepada Bapak Presiden, kepada rakyat, kepada sejarah,” ucap Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Prabowo mengaku tidak mempermasalahkan produsen atau agen alutsista yang mencari untung. Meski begitu, ia menolak jika hal itu dilakukan dengan penggelembungan anggaran secara tidak wajar.

Baca juga : Relawan Anies Bantah Dekati Jokowi Mania

“Gua enggak mau kalau jadi gila-gilaan,” tegasnya.

Prabowo menjelaskan, Kemenhan telah bernegosiasi secara langsung dengan produsen alutsista. Pasalnya, Prabowo berniat menghindari celah korupsi dan keterlibatan mafia dalam belanja alat pertahanan negara.

“Saya rencananya mau mengundang Kejaksaan, BPKP, dan BPK untuk memeriksa semua kontrak kita sebelum kontrak itu efektif,” tutur Prabowo.

Baca juga : Sederet Tokoh Anyar Kandidat Capres 2024

Sebelumnya, beredar dokumen anggaran pembelian alutsista dalam jenjang waktu 2020-2024 sebanyak US$ 124.995.000.000 atau setara Rp1,7 kuadriliun. Dokumen itu menyebut pemenuhan akan memakai sistem pinjaman ke luar negeri dengan rentang pembayaran hingga 2044.

Rencana tersebut pun menuai polemik. Hal itu karena selama ini Pemerintah dinilai kurang cakap dalam membelanjakan anggaran dan mengatur skala prioritas di tengah nilai anggaran yang terus meningkat setiap tahunnya.