TIKTAK.ID – Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Mulyanto mengungkapkan bahwa pemindahan Ibu Kota belum menjadi sesuatu yang mendesak saat ini. Dia mengatakan daripada melakukan hal itu, lebih baik Pemerintah fokus mengejar target vaksinasi Covid-19.
“Selain itu, mulai menata kembali pergerakan ekonomi di sektor-sektor prioritas, serta mencegah kemungkinan gelombang ketiga pandemi Covid-19. Pembiayaan fiskal Pemerintah seharusnya dapat diarahkan pada sektor ini,” terang Mulyanto melalui keterangan tertulisnya, seperti dilansir Republika.co.id, Rabu (6/10/21).
Mulyanto menyatakan di tengah pandemi Covid-19 yang masih belum selesai, sebaiknya Pemerintah tidak memaksakan kehendak memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Terlebih, kata Mulyanto, bila sumber pembangunan berasal dari utang.
Baca juga : Said Aqil Siradj Mantap Masuk Bursa Ketum PBNU Usai Ketemu Jokowi
“Ibu Kota Negara sekarang ini masih layak dan tidak mendesak untuk dipindahkan. Jadi tidak tepat jika program pemindahan Ibu Kota Negara dimasukkan sebagai prioritas pembangunan,” tutur Mulyanto.
Mulyanto pun menyarankan Pemerintah agar secara bertahap memulihkan industri pariwisata. Dia juga meminta Pemerintah membangun kembali industri pengolahan yang berorientasi ekspor, pasar domestik, dan industri yang menyerap tenaga kerja tinggi.
Menurut Mulyanto, mestinya utang diarahkan pada sektor yang mempercepat pemulihan sektor kesehatan dan ekonomi rakyat, bukan untuk proyek mercusuar atau sekadar warisan Pemerintah berupa Ibu Kota Negara baru.
Baca juga : Bocoran Jubir Jokowi soal Panglima TNI yang Baru
“Apalagi umur Pemerintahan rezim sekarang tinggal beberapa tahun lagi, sehingga tidak tepat mengambil keputusan yang strategis seperti pemindahan Ibu Kota Negara ini,” tegas Mulyanto.
Di sisi lain, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Fadjroel Rachman menilai pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur adalah simbol transformasi progresif menuju Indonesia Maju.
“Ibu Kota Negara baru berada di tengah wilayah geografis Nusantara, merupakan simbol transformasi progresif menuju Indonesia Maju,” ucap Fadjroel, Jumat (1/10/21).
Baca juga : Berikut Perbedaan Partai Buruh yang Lama dan Baru
Fadjroel menjelaskan, transformasi progresif tersebut di antaranya transformasi dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru yang berprinsip pada Indonesia sentris atau pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, dan perlindungan lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim. Kemudian kualitas baru tata kelola pemerintahan, serta transformasi progresif yang menyeluruh dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya.
