TIKTAK.ID – Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih baik menunggu setidaknya hingga satu tahun bagi para jajaran menterinya untuk bekerja, sebelum memutuskan perombakan (reshuffle) Kabinet.

“Momen kocok ulang Kabinet sebaiknya menunggu setahun kerja. Atau paling telat akhir Desember tahun ini sambil berharap virus Corona melandai,” ujar Adi, seperti dilansir Tempo, Selasa (7/7/20).

Adi menyatakan berdasarkan pengamatannya, jika melihat intonasi, gestur, dan mimik, Jokowi sudah bukan hanya marah besar, tapi murka.

Baca juga : Indonesia Mesti Waspada, Kini Penyakit Tidak Menular Mulai Ancam Kelompok Usia Produktif

Menurut Adi, Jokowi tak senang dengan menteri Kabinet kerja yang biasa-biasa saja dan tak sesuai ekspektasi. Ia beranggapan hal ini seakan bertolak belakang dengan pujian di awal pembentukannya, yang menyebut Kabinet itu sebagai “The Dream Team”.

“Jokowi ingin menunjukkan ke semua orang bahwa segala hal sudah dilakukan untuk mengantisipasi Corona, mulai dari anggaran yang berlimpah hingga kemudahan regulasi. Namun menterinya gagal menerjemahkan keinginan Jokowi tersebut,” terang Adi.

Adi menjelaskan, waktu satu tahun akan lebih adil diterapkan bagi para menteri. Ia melanjutkan, para menteri setidaknya dapat mencoba memperbaiki kinerjanya pasca mendapat teguran keras dari Jokowi.

Baca juga : Anies Banggakan Langit Jakarta Kembali Biru Selama Pandemi Covid-19

“Minimal masih ada ‘ruang pembuktian’ bagi menteri berbenah. Tapi jika tetap tak mampu, maka tak ada ampun dan wajib reshuffle,” tutur Adi.

Seperti diketahui, Jokowi dengan gamblang menyampaikan teguran keras kepada menterinya tersebut dalam Sidang Paripurna Kabinet pada 18 Juni 2020. Video “kemarahan” Jokowi itu diunggah 10 hari kemudian, tepatnya 28 Juni 2020.

Jokowi mengatakan tak ada progres dalam penanganan Covid-19 dan banyak menteri belum satu jalan dalam penanganan krisis di Indonesia. Ia kemudian mengancam akan melakukan reshuffle jika kondisi tak berubah.

Baca juga : Soal Penolakan RUU HIP, Mahfud MD: Jika Mau Demo Tidak Apa-apa

“Langkah apa pun yang extra ordinary akan saya lakukan, hal ini untuk 267 juta rakyat dan untuk negara. Bisa saja, membubarkan lembaga atau reshuffle, sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan, karena memang suasana ini harus ada. Tapi suasana ini tidak, Bapak Ibu tidak merasakan itu, sudah,” tegas Jokowi.