TIKTAK.ID – Mundurnya beberapa elite politik dari jabatan di pemerintahan dan perusahaan negara terus terjadi. Teranyar, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok resmi mengundurkan diri sebagai Komisaris Utama di PT Pertamina (Persero), usai langkah serupa dilakukan oleh Mahfud MD yang mundur sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), disusul Jaleswari Pramodhawardani selaku Deputi V Kepala Staf Kepresidenan.

Menurut pengamat politik Ray Rangkuti, gelombang mundurnya sejumlah tokoh, terutama asal PDIP, dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah tidak lagi tertahan. Dia pun memprediksi dalam waktu dekat, masih akan ada tokoh PDIP yang mundur dari kursi kekuasaan.

“Sekarang tinggal menunggu menteri-menterinya,” ujar pendiri Lingkar Madani tersebut, pada Sabtu (3/2/24), seperti dilansir Republika.co.id.

Baca juga : Bawaslu Setop Konser Ahmad Dhani Gaspoll Satu Putaran Prabowo-Gibran di Jatim, Kenapa?

Ray menilai mundurnya PDIP dari sisi Jokowi memang tidak akan berdampak terhadap legitimasi presiden. Meski begitu, dia mengatakan kekuatan politik Jokowi otomatis tergerus dengan situasi tersebut.

“Jelas jika PDIP keluar, saya pikir sangat serius implikasinya kepada Pak Jokowi,” tutur Ray.

Ray menyebut PDIP merupakan partai dengan lebih dari 20 persen suara di DPR. Artinya, kata Ray, suara PDIP di parlemen sangat penting untuk membuat kebijakan. Dia menjelaskan bahwa dengan perginya PDIP, nantinya bakal banyak sekali aturan yang diinginkan Jokowi yang tidak dapat menjadi kenyataan.

Baca juga : Sri Mulyani Diisukan Ikut Mundur dari Kabinet Jokowi, Mahfud MD: Saya Enggak Ngajak-ngajak

Ray pun menganggap Jokowi ke depan akan sangat bergantung pada Partai Gerindra dan Golkar. Terlebih, lanjutnya, belakangan para akademisi juga sudah mulai melakukan perlawanan terhadap Pemerintahan Jokowi.

“Saya kira ke depan bukan hanya Kabinet dari PDIP yang mundur, namun yang non-Kkabinet juga mungkin akan menyusul. Kekuatan politik Pak Jokowi perlahan bakal memudar,” terang Ray.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menyampaikan beberapa indikasi ketidakharmonisan Jokowi dengan para menterinya. Mengutip Bisnis.com, Hasto memaparkan, pertama, penentuan akhir dalam menentukan penjabat (Pj) kepala daerah tidak melibatkan banyak kementerian.

Baca juga : Prabowo: di Belakang Saya ada Kekuatan 3 Presiden, Jokowi, SBY dan Gus Dur

Kedua, lanjut Hasto, jajaran menteri sudah terfragmentasi alias terbelah. Apalagi, Hasto menganggap Jokowi sudah menyatakan ingin berpihak ke salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu melalui pernyataannya beberapa waktu lalu. Ketiga, Hasto menyebut Menteri Sosial, Tri Rismaharini telah memberikan testimoni bahwa saat ini para menteri diperiksa secara berlebih saat ingin rapat Kabinet.