Setelah itu, Anies menggunakan momentum ini untuk menyampaikan prestasi yang diraih DKI Jakarta. Salah satunya, soal mengatasi kemacetan.
Kepada Presiden dan insan pers, Anies melaporkan, sejak 2020, Jakarta berhasil keluar dari daftar 10 besar kota termacet di dunia. Sebelumnya, ia merinci, di tahun 2017, Jakarta mendapat rangking 4 dalam urusan kemacetan. Rangking itu terus turun drastis ke rangking 31 di tahun 2020.
Ketika menyampaikan prestasi itu, suara Anies sedikit bergetar. Meskipun Anies sudah berupaya mencairkan suasana dengan bahasa yang lebih santai dan menambahkan sedikit bumbu joke.
Baca juga : Kisruh RUU Pemilu, Demokrat Sebut PDIP Gila Kuasa
“Biasanya kita ingin masuk kota 10 terbesar, kalau urusan kemacetan, kita ingin keluar dari 10 besar,” ucap Anies.
Dari nada suaranya di balik masker, ia terdengar sambil tertawa kecil. Selesai Anies pidato, hadirin riuh bertepuk tangan.
Pihak Istana tak mempermasalahkan sikap Anies menyampaikan prestasinya mengatasi kemacetan di acara HPN.
“Itu hak Pak Gubernur dalam menyampaikan prestasi beliau. Tidak ada masalah,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian.
Baca juga : Polres Rembang Berhasil Ungkap Kasus Pembunuhan Satu Keluarga di Turus Gede
Namun, jika publik merespons berbeda, menurutnya, itu adalah dinamika yang tak bisa dikendalikan.
“Saya kira siapa pun yang terekspos di sosial media memang pasti akan ada pro dan kontra. Karena sangat dinamis. Banyak kepala dan kepentingan. Tak bisa dikendalikan. Inilah demokrasi,” sambungnya.
Pakar komunikasi politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, prestasi yang disampaikan Anies di hadapan Presiden Jokowi adalah hal wajar karena faktanya memang benar. Apalagi, menurut Undang-Undang, Anies merupakan wakil Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini berarti bawahannya Jokowi. Meskipun di sisi lain, Anies dipilih langsung warga DKI Jakarta.
Baca juga : Polda Jateng Ikut Siapkan Tenaga Tracer dan Vaksinasi Covid-19
Menurutnya, penting bagi Anies untuk melaporkan prestasi DKI Jakarta kepada atasannya. Asalkan objektif. Selain agar diketahui publik, juga agar bisa menjadi contoh bagi provinsi lain.
“Yang penting tidak menghina dan tidak membuat orang tersinggung. Anies tetap memuliakan Jokowi sebagai Presiden kok,” pungkas Ujang.
