TIKTAK.ID – Jubir Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan layanan keamanan AS dan NATO telah memanggil beberapa orang Rusia yang berinteraksi dengan diplomat Rusia di luar negeri.
Di beberapa negara NATO, seperti Amerika Serikat, Polandia, negara-negara Baltik, perwakilan dari layanan khusus juga akan mendekati orang-orang di bandara yang telah secara teratur berinteraksi dengan diplomat kami sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar-benar normal dan terbuka, mencoba untuk menentukan daftar kontak mereka, kata Zakharova, seperti yang dilansir Sputnik, Minggu (6/3/22).
Ia menambahkan bahwa, selama beberapa bulan terakhir, Kedutaan Besar Rusia di luar negeri telah hidup seolah-olah dalam blokade, terus-menerus menjadi sasaran serangan peretas.
“Faktanya adalah, ‘blokade’ ini tidak sementara atau virtual, ini yang paling nyata dan nyata,” katanya saat berbicara di televisi Rusia.
Menurut Maria Zakharova, Rusia saat ini sedang dianiaya secara terbuka di banyak negara di dunia.
“Apa yang sekarang dilakukan bahkan tidak hanya terhadap diplomat, tetapi juga warga negara kita, etnis Rusia. Ini adalah penganiayaan yang menyebar cepat di banyak negara di dunia yang bahkan tanpa nada politik apa pun,” tambahnya.
Ia melanjutkan, penyebaran berita palsu, replikasi palsu atau propaganda langsung tak henti-hentinya dilakukan hingga membuat kondisi terburuk bagi beberapa orang.
Zakharova menggarisbawahi bahwa melalui manipulasi informasi di media, jejaring sosial, pesan tertulis dan milis, negara-negara Barat terus mendorong populasi mereka sendiri ke jurang “kegilaan” nasionalis.
Moskow telah menuntut agar negara-negara di mana Kedutaan Besar mereka diakreditasi mematuhi kewajiban di bawah konvensi tentang hubungan diplomatik dan konsuler, kata Zakharova.
Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari yang ditujukan untuk demiliterisasi negara itu setelah berminggu-minggu meningkatkan serangan artileri, penembak jitu, dan sabotase Ukraina yang menargetkan Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk.
Moskow sebelumnya mengakui Republik Donbass sebagai negara merdeka pada 21 Februari setelah gagalnya proses perdamaian Minsk.
Presiden Rusia, Vladimir Putin menjelaskan bahwa tujuan utama dari operasi tersebut adalah untuk “demiliterisasi dan de-Nazifikasi” Ukraina, demi menghilangkan ancaman terhadap keamanan nasional Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia juga menggarisbawahi bahwa Angkatan Bersenjata secara eksklusif menargetkan infrastruktur militer, dan tidak ada yang mengancam penduduk sipil. Namun, sebagai tanggapan atas operasi Moskow, negara-negara Barat telah meluncurkan kampanye sanksi besar-besaran, yang mencakup penutupan wilayah udara dan tindakan pembatasan yang menargetkan pejabat, media, dan lembaga keuangan Rusia.
