TIKTAK.ID – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menyebut Indonesia memiliki risiko bencana hidrometeorologi yang tinggi. Jokowi mengatakan berdasarkan data, jumlah kejadian bencana hidrometeorologi meningkat signifikan setiap tahunnya.
Pria asal Solo itu mencontohkan, gempa bumi pada kurun waktu 2008-2016 rata-rata 5.000-6.000 kali dalam setahun. Kemudian pada 2017, kata Jokowi, jumlahnya meningkat menjadi 7.169 kali dan pada 2019 naik signifikan menjadi lebih dari 11.500 kali.
“Frekuensi dan intensitasnya pun terus meningkat bahkan melompat. Jadi kita akan mengalami multibencana dalam waktu bersamaan,” ujar Jokowi melalui acara Rakorbangnas BMKG 2021: Info BMKG Kawal Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh di Jakarta, Kamis (29/7/21), seperti dilansir Viva.co.id.
Baca juga : Ajukan Bukti Baru, Pegawai KPK Tak Lolos TWK Desak Dewas Usut Dugaan Pelanggaran Etik Firli Cs
Menurut Jokowi, fakta-fakta itu harus bisa diantisipasi dengan menguatkan manajemen penanganan bencana dan meningkatkan kemampuan memitigasi bencana. Dengan begitu, dapat mengurangi risiko korban jiwa, kerusakan, dan kerugian harta benda.
Kemudian Jokowi menyatakan bahwa pekerjaan rumah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yaitu harus terus menghadirkan layanan informasi yang disertai inovasi-inovasi yang mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Ia menegaskan, BMKG harus bisa meningkatkan adaptasi teknologi untuk melakukan observasi, analisis, prediksi, dan peringatan dini secara lebih cepat dan akurat.
Selain itu, Jokowi juga memerintahkan Kementerian, Lembaga,dan Pemerintah Daerah menjadikan data dan informasi dari BMKG sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan Pemerintah.
Baca juga : Cederai Rasa Keadilan, Pengamat Minta Hotel Mewah Gratis untuk Isoman Anggota DPR Dibatalkan
“Informasi dari BMKG seperti kekeringan, cuaca ekstrem, gempa bumi dan kualitas udara harus bisa menjadi perhatian dan acuan bagi berbagai sektor dalam merancang kebijakan dan pembangunan. Sebab, kebijakan nasional dan daerah harus betul-betul sensitif dan antisipastif terhadap kerawanan bencana,” tutur mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Untuk itu, Jokowi mengimbau BMKG untuk memperkuat sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Ia menilai BMKG harus mampu memberikan layanan informasi dan data yang akurat yang dapat diperoleh dengan cepat dan mudah, sehingga dapat digunakan K/L dan Pemerintah Daerah dalam merancang kebijakan dan merencanakan pembangunan.
Lebih lanjut, Jokowi berpesan agar BMKG bersama BNPB terus meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan dan adaptasi bencana, khususnya di tingkat daerah. Ia menjelaskan, dari tingkat kelurahan/desa hingga provinsi, harus ada desain manajemen yang jelas, serta melibatkan Pemerintah, swasta dan masyarakat sejak fase pra-bencana, tanggap darurat, dan pascabencana.
