TIKTAK.ID – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana mengatakan bahwa tidak semua peserta Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK mendapat pertanyaan membandingkan antara Alquran dan Pancasila.

“Ini sebenarnya pertanyaan berat. Jika ada seseorang yang ditanya asesor pilih Alquran atau Pancasila, maka dia termasuk kategori berat,” ujar Bima di Jakarta, Sabtu (19/6/21), seperti dikutip CNNIndonesia.com dari Antara.

Bima pun membenarkan ada salah satu asesor yang memang menanyakan hal itu kepada peserta tes. Ia menilai pertanyaan itu diajukan oleh asesor, karena biasanya merupakan pertanyaan dalam merekrut teroris.

Baca juga : Kasus Covid-19 Indonesia Enam Hari Terakhir Sangat Tinggi, Lampaui Rata-rata Dunia

Ia menjelaskan, para asesor akan melihat respons peserta yang mendapat pertanyaan itu. Ia menilai, umumnya peserta tes yang tidak memiliki pengetahuan cukup tentang wawasan kebangsaan atau agama akan langsung menjawab Alquran.

Akan tetapi, Bima menyatakan peserta yang mempunyai pengetahuan cukup, justru akan menentang pertanyaan itu karena keduanya tidak saling bertentangan.

“Jadi kebingungan tersebut yang ditangkap oleh asesor sehingga mengetahui seseorang berada di level mana,” terang Bima.

Baca juga : Fadjroel Tegaskan Jokowi Tolak Presiden 3 Periode: Jangan Buat Kegaduhan Baru!

Menurut Bima, inti dari pertanyaan Alquran dan Pancasila dalam TWK KPK hanya untuk melihat respons peserta, bukan untuk memilih salah satu di antara keduanya.

Sebelumnya, pertanyaan memilih Alquran atau Pancasila dalam TWK menuai kecaman dari publik. Sejumlah pihak pun menganggap memilih antara Pancasila dan Alquran tak etis. Hal itu karena keduanya tak bertentangan dan berada di dimensi yang berbeda.

“Perlu diketahui, sebenarnya yang ingin dilihat oleh asesor yakni respons dari pertanyaan, bukan jawabannya,” tutur Bima.

Baca juga : Jokowi-Prabowo 2024, Cebong-Kampret Bersatu Lawan Kotak Kosong

Di sisi lain, koalisi organisasi masyarakat sipil mendorong BKN agar menunjukkan hasil uji konsekuensi atas informasi TWK KPK, untuk membuktikan bahwa itu memang rahasia.

“Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ucapannya kepada publik yang banyak dikutip media mengenai informasi terkait TWK sebagai informasi rahasia, maka Kepala BKN perlu segera menunjukkan kepada publik hasil uji konsekuensi mengenai dikecualikannya informasi tentang TWK dari informasi publik,” tegas koalisi LSM yang bernama Freedom Information of Network Indonesia (FOINI), pada Minggu (20/6/21).