
TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut telah menutup pintu negosiasi dengan para obligor dan debitur yang terlibat dalam skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan tidak kooperatif, termasuk Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD menyampaikan hal itu pada akhir pekan lalu setelah penyitaan aset milik Tommy.
“Tidak ada nego-nego lagi sekarang. Datang saja ke kantor dan jelaskan,” ucap Mahfud dalam konferensi pers virtual, seperti dilansir CNBC Indonesia.
Baca juga : PA 212 Bakal Gelar Reuni, Begini Kata Wakil Anies Baswedan
Mahfud pun mengklaim negosiasi menjadikan kasus BLBI belum selesai hingga saat ini. Padahal, kata Mahfud, sudah 22 tahun berlalu sejak pinjaman diberikan Pemerintah pada krisis keuangan 1997-1998.
“Memang setiap ganti pejabat, ganti Menteri, dan ganti Dirjen itu selalu ada upaya dari obligor atau debitur untuk nego ke Pemerintah. Mengaku tidak punya utang lah, ingin menghitung kembali lah, sehingga tertunda-tunda hingga kini. Oleh sebab itu ini sudah 22 tahun kan. Tapi enggak boleh begitu lagi, mari kita selesaikan sekarang,” tegas Mahfud.
Kemudian Mahfud memperingatkan para obligor/debitur yang memiliki utang agar jangan berani kabur dan menjual hartanya, apalagi yang sudah dijaminkan. Sebab, dia mengaku Pemerintah telah memiliki catatan dan akan segera menyitanya.
Baca juga : Gowes Bareng Gibran ke Borobudur, Ganjar: Saya Deg-degan
“Kalau memiliki bukti sudah lunas dan itu sah, ya kita nyatakan lunas. Namun jika belum dan jaminan masih ada di kita, jangan coba-coba dijual, disewakan, atau dialihkan ke pihak lain, itu tidak boleh. Enggak ada nego-nego lagi sekarang, masa nego terus 22 tahun,” ujar Mahfud.
Sementara itu, Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban menyatakan penyitaan empat aset di Karawang pada Jumat (5/11/21), adalah jaminan kredit PT TPN pada PT Bank Dagang Negara (BDN). Dia pun memperkirakan nilai aset tersebut hanya mencapai Rp 600 miliar hingga Rp1,2 triliun.
Meski begitu, Rionald mengaku saat ini penilaian tersebut masih terus berlangsung. Untuk itu, dia belum bisa memastikan berapa nilai sesungguhnya dari keempat aset tersebut.
Baca juga : Analis Politik: Prabowo-Puan Bakal Dilawan Poros Golkar dan Demokrat di 2024
“Seandainya tanah itu (seharga) Rp500.000 per meter, maka nilai asetnya sekitar Rp600 miliar. Tapi kalau Rp 1 juta (per meter) maka Rp1,2 triliun,” ungkap Rionald dalam konferensi pers, Senin (8/11/21).
“Tapi saya tidak ingin menyimpulkan saat ini, berapa hasil penilaiannnya, lantaran masih menunggu hasil dari tim penilai,” sambungnya.