TIKTAK.ID – Setelah masa bakti Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir pada 2024, ia dinilai yang paling layak menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menggantikan Megawati Soekarnoputri. Sementara putri Megawati yang kini menjabat Ketua DPR RI, Puan Maharani, diprediksi akan lebih didorong maju di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Menanggapi hal itu, pengamat politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara mengatakan terdapat dua skenario yang penting terkait pernyataan Megawati yang tidak masalah posisinya sebagai Ketua Umum PDIP digantikan orang lain.
“Pertama, mengenai siapa yang layak menggantikan Megawati sebagai Ketum PDIP,” ujar Igor, seperti dilansir SINDOnews, Minggu (4/4/21).
Sedangkan skenario yang kedua, kata Igor, yakni siapa kader PDIP yang layak di-endorse sebagai Capres atau Cawapres nanti di 2024.
“Manuver yang paling bagus yaitu Jokowi yang didaulat sebagai Ketua Umum PDIP selanjutnya pascalengser sebagai Presiden di 2024. Sebab, kharisma Jokowi paling bisa mempertahankan posisi penting PDIP dalam politik,” jelas Igor.
Kemudian Igor juga menyinggung Menteri Sosial, Tri Rismaharini atau Risma yang memiliki peluang menjadi Ketua Umum PDIP selanjutnya pasca-Megawati turun takhta.
Igor pun menyebut kader PDIP lain yang punya peluang menjadi Ketua Umum PDIP berikutnya adalah putra dari Megawati, Prananda Prabowo dan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
“Puan Maharani sebenarnya juga punya peluang yang sama. Tapi Puan diprediksi lebih didorong untuk maju sebagai salah satu pasangan calon dalam Pemilu 2024, juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan sekali lagi Tri Rismaharini. Bagi Megawati, selain Puan dan Prananda, hanya Hasto Kristyanto dan Tri Rismaharini yang tampak paling dipercaya oleh Megawati,” terang direktur lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN) tersebut.
Menurut Igor, keberlanjutan “success story” PDIP akan terlihat nanti pada saat lengsernya Jokowi pada 2024. Ia menyatakan bahwa PDIP dipastikan akan berusaha melanjutkan tren untuk berkuasa pada dekade yang akan datang.
“Namun dengan mundurnya Megawati, tentu bisa membuat kemunduran atau bahkan turbulensi di dalam tubuh PDIP. Ini adalah hukum besi dari mundurnya orang kuat dalam politik, sama seperti SBY di Partai Demokrat,” tutur Igor.