
TIKTAK.ID – Sejumlah daerah diketahui telah menolak kedatangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab yang akan berencana menggelar safari dakwah seusai pulang dari Arab Saudi.
Menanggapi penolakan tersebut, Sekretaris Bantuan Hukum DPP Front Pembela Islam (FPI), Aziz Yanuar mengklaim Habib Rizieq akan tetap melanjutkan safari dakwah Revolusi Akhlak meskipun sejumlah daerah menolak kegiatan itu.
“HRS (Habib Rizieq Shihab) akan tetap bersafari dakwah. Hal ini untuk menggaungkan revolusi akhlak,” ujar Aziz di Jakarta, seperti dilansir Okezone.com, Kamis (26/11/20).
Baca juga : Rocky Gerung: Sinyal Politik Penangkapan Edhy, Tanda Jokowi Tak Butuh Prabowo Lagi
Aziz pun menilai adanya pro dan kontra merupakan sebuah kewajaran di dalam sebuah negara demokrasi. Meski begitu, ia mengaku menyayangkan aksi penolakan yang menyampaikan ancaman kepada Habib Rizieq namun tak ditindak oleh aparat penegak hukum.
“Contohnya di NTT, padahal jelas-jelas penyampaiannya ancaman terhadap HRS di depan umum yang harusnya memenuhi pasal Pidana. Tapi nyatanya tidak ada tindakan penegakan hukum oleh aparat keamanan,” ucap Aziz.
Padahal, Aziz beranggapan bahwa narasi para pendemo tersebut merupakan ungkapan kebencian dan permusuhan terhadap golongan serta kelompok lain.
Baca juga : Reaksi Jokowi Dengar Edhy Prabowo Tertangkap Tangan KPK
“Lantas persatuan macam apa jika seluruh narasi kebencian dan permusuhan didiamkan di acara deklarasi yang katanya untuk persatuan itu,” imbuh Aziz.
Sebelumnya, sejumlah pemuda yang tergabung dalam Brigade Meo Kupang menggelar aksi damai di depan Mapolda NTT, Selasa (24/11/20), terkait kepulangan Habib Rizieq Shihab. Kemudian demonstran membakar poster Rizieq Shihab yang dinilai telah melecehkan wibawa Pemerintah saat kembali dari Saudi beberapa waktu lalu.
Massa juga mendesak aparat penegak hukum untuk menangkap koordinator aksi saat penyambutan Rizieq Shihab di Bandara Soekarno Hatta karena telah merusak fasilitas umum. Tidak hanya itu, para pendemo juga mendesak Pemerintah untuk segera membubarkan FPI karena dinilai telah banyak melakukan pelanggaran hukum.
Baca juga : Minta Maaf ke Jokowi dan Prabowo, Edhy Prabowo: Saya Khianati Kepercayaan Presiden
Massa menyebut pelanggaran yang dilakukan FPI maupun pemimpinnya itu mengarah pada radikalisme dan merongrong keutuhan NKRI. Para pemuda lantas menyerahkan tuntutan mereka ke pihak Polda NTT untuk diteruskan ke Pemerintah Pusat.