Inikah Penyebab Susi 'Ditenggelamkan' Jokowi?

“Kenapa Susi Pudjiastuti tak lagi masuk kabinet Jokowi?” Itulah pertanyaan yang belakangan ramai mencuat di tengah publik. Apalagi saat pos Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2019-2024 di Kabinet Indonesia Maju justru diberikan kepada Edhy Prabowo asal Partai Gerindra, yang selama ini dikenal sebagai pihak oposisi.

Susi sendiri sepertinya sudah merasa, dirinya tak akan dipilih lagi sebagai pembantu Jokowi untuk periode berikutnya. Itu sebabnya, awal September 2019, selain pamit kepada beberapa awak media, dia juga pamit, minta maaf kepada sejumlah anggota DPR, dan tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh staf KKP.

Banyak pihak tak menduga, Susi bakal “ditenggelamkan” Jokowi. Di antara alasannya, karena soal tingkat kepuasaan publik, Susi termasuk menteri dengan raihan indeks kepuasan paling tinggi dibandingkan menteri lain di kabinet periode sebelumnya.

Lalu apa alasan Jokowi “tenggelamkan” Susi? Berikut di antara beberapa dugaan publik terkait latar belakang keputusan tersebut.

1. Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan

Keputusan kontroversial Menteri Susi menenggelamkan kapal-kapal besar pencuri ikan untuk mengurangi tingkat Illegal Fishing yang membuat produksi ikan dalam negeri turun drastis pada awal pemerintahan Jokowi tahun 2014, faktanya memang terbukti efektif dalam meningkatkan kuantitas hasil tangkapan ikan, pendapatan nelayan, dan konsumsi ikan dalam negeri. Namun di sisi lain, keputusan ini membuat pemerintah panen tekanan dari beberapa negara tetangga, yang menganggap keputusan Susi terlalu berlebihan dan tak pantas dilakukan. Sebaliknya, mayoritas publik Tanah Air antusias mendukung langkah tersebut dan menganggapnya layak demi memberikan efek jera kepada para pencuri ikan.

2. Pelarangan Cantrang Penangkap Ikan

Satu lagi kebijakan kontroversial Susi yang belum tuntas hingga akhir masa jabatannya sebagai menteri Kelautan dan Perikanan. Yaitu pelarangan penggunaan cantrang untuk menangkap ikan. Kebijakan ini ditentang keras banyak nelayan, yang pada Januari 2018 bahkan menggelar unjuk rasa besar-besaran di depan Istana. Untuk meredakan protes mereka, pemerintah mengklaim kebijakan itu belum diterapkan, namun Susi kembali menegaskan tak akan mencabut kebijakan tersebut.

Perlu dicatat, bukan hanya kalangan nelayan, penolakan atas kebijakan ini juga datang dari atasan Susi sendiri yakni Menko Bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, yang beralasan tak semua jenis cantrang bisa membahayakan ekosistem bawah laut. Menurutnya, ada beberapa jenis cantrang yang aman untuk digunakan tanpa harus merusak ekosistem bawah laut. Apalagi jika Menteri Kelautan dan Perikanan memang belum mampu memenuhi pengadaan alat pengganti dengan efisiensi dan efektifitas setara cantrang dan trawl.

3. Sering Berselisih dengan Luhut

Susi merasa seringnya perbedaan pendapat antara dirinya dan Luhut merupakan hal wajar dan lumrah, bahkan bukan hanya terhadap Luhut, Susi juga pernah berbeda pendapat dengan Jokowi dalam beberapa kebijakan. Dia merasa tidak semua yang dikatakan atau diinginkan atasan harus dijalankan. Bila merasa keputusannya lebih baik, dia akan tetap menjalankan keputusannya sendiri meski berbeda dengan atasan sekalipun.

“Berbeda pendapat itu hal biasa. Jangan cuma ikut-ikut apa kata orang dan saran orang, termasuk tentunya atasan,” kata Susi suatu ketika.

Dia mengaku lebih memilih mengikuti prinsip yang dianggapnya benar, alih-alih mengikuti apa kata atasan. Meskipun dianggap keras kepala, Susi tak masalah.

Bahkan tentang ungkapan Jokowi bahwa “tidak ada visi-misi menteri, yang ada hanya visi-misi presiden dan wakil presiden”, ada yang mengaitkannya dengan masalah yang dihadapi oleh Susi dan Luhut. Terlebih dalam rapat kabinet perdananya beberapa waktu lalu, Jokowi sempat menyinggung bahwa ada dari mantan menteri di kabinetnya, yang hanya soal rapat dengan Menteri Koordinatornya saja, tidak hadir. Kuat diduga, sosok menteri dalam cerita Jokowi itu dinisbatkan kepada Susi Pudjiastuti.