Gara-gara Jaket Demokrat, Rachland Sindir Keras Moeldoko 'Tuna Etika'

TIKTAK.ID – Politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik menyoroti gambar Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dan mantan politikus Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun dalam meme ucapan Hari Raya Iduladha 1442 H di media sosial.

Melalui cuitan di akun Twitternya, Selasa (20/7/21), Rachland mengaku telah memaafkan perbuatan Moeldoko dan Jhoni yang berusaha merebut kepemimpinan sah Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kemudian Rachland juga mengunggah gambar ucapan selamat Hari Raya Iduladha 1442 H dengan Moeldoko sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat dan Jhoni sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Dalam gambar tersebut, keduanya tampak memakai jaket biru khas Partai Demokrat. Diketahui sampai pukul 10.41 WIB, postingan Rachland itu sudah mendapat 402 reply, 330 retweet, dan seribu likes.

“Kita maafkan hari ini, tapi besok kita tertawakan lagi”, cuit Rachland, seperti dilansir CNNIndonesia.com.

Rachland menyatakan bahwa Moeldoko tidak memiliki etika dan tebal muka. Ia pun menilai Moeldoko menjadi penyebab Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak lagi dihormati oleh rakyat.

“Selamanya kita tidak akan melupakan, Kepala Staf Presiden @jokowi ini tuna etika dan tebal sekali kulit mukanya,” tegas Rachland.

Seperti diketahui, eks kader Partai Demokrat bersama Moeldoko telah melakukan manuver dengan berupaya mengudeta kepemimpinan AHY. Lewat Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Moeldoko terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Terdapat pula sejumlah nama lain yang menduduki kursi elite partai. Sebagian besar di antara mereka merupakan eks kader Partai Demokrat yang dipecat AHY, seperti Jhoni Allen, Marzuki Alie, dan Max Sopacua.

Meski begitu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak Partai Demokrat hasil KLB dengan Ketua Umum Moeldoko. Menkumham Yasonna H. Laoly yang mengumumkan sendiri penolakan hasil KLB Partai Demokrat itu, melalui konferensi pers daring yang didampingi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, pada Rabu (31/3/21).

Yasonna menjelaskan, pada hasil perbaikan dokumen yang diserahkan oleh pihak KLB, masih ada sejumlah kelengkapan yang belum dipenuhi. Di antaranya belum ada DPD-DPC, serta tidak disertai mandat yang sah dari Ketua DPD dan DPC.