
TIKTAK.ID – Dua mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersitegang. Muhadjir Effendy mengaku menegur Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan karena dinilai tak konsisten.
Muhadjir Effendy mengungkapkan hal itu dalam sebuah diskusi yang digelar secara virtual pada Rabu (6/5/20). Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu mengatakan menegur Anies terkait dengan data bantuan sosial (bansos) bagi warga miskin terdampak virus Corona (cmCovid-19) di DKI Jakarta.
“Sekarang kami dengan DKI tengah tarik-menarik dan mencocokkan data penerima bansos, bahkan saya dengan Anies agak tegang,” ujar Muhadjir, seperti dilansir Kompas.com.
Baca juga : Prediksi Ahok Maju Pilpres 2024, Relawan Jokowi Sebut Roy Suryo Kayak Dukun
Muhadjir mengaku dirinya menegur keras Anies dan menyebut hal itu bermula saat rapat Kabinet terbatas virtual yang dipimpin Jokowi bersama sejumlah Kepala Daerah. Ketika itu, Anies melaporkan data warga miskin terbaru di DKI Jakarta yang mencapai 3,6 juta orang.
Kemudian Anies menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengurus bansos bagi 1,1 juta warga di wilayahnya, sedangkan 2,5 juta orang sisanya mendapatkan bansos dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Muhadjir pun menyetujui kesepakatan tersebut.
Sementara itu, Kemensos telah mengecek 2,5 juta orang miskin di DKI Jakarta, dan setelah proses verifikasi, mereka terdiri dari 1,3 juta kepala keluarga (KK). Setelah itu, bansos yang didistribusikan pertama berasal dari Pemprov DKI.
Baca juga : GP Ansor Kutuk Tindakan Tak Manusiawi yang Menimpa Pekerja WNI di Kapal China
Pada momen ini, Muhadjir pun merasa ada yang tidak beres. Pasalnya, kata Muhadjir, ternyata di lapangan Anies menyampaikan bahwa bantuan dari DKI itu sekadar mengisi kekosongan sebelum Pemerintah Pusat memberi bantuan.
Muhadjir membantah pernyataan Anies, karena berdasarkan kesepakatan dalam rapat Kabinet terbatas, Kemensos dan Pemprov DKI memiliki target masing-masing. Bukan salah satu mengisi kekosongan yang lainnya seperti yang dikatakan Anies. Oleh sebab itu, Muhadjir mengingatkan Anies kembali mengenai kesepakatan dalam rapat.
“DKI Jakarta menyatakan sanggup memberi bansos ke 1,1 juta, dan kami siapkan yang 2,5 juta. Jadi jangan diubah itu, karena kalau diubah jadi kacau di lapangan,” imbuhnya.
Baca juga : Anies Dikalahkan Ganjar dalam Survei, LIPI: Itu Sudah Diatur
Masalah lainnya, terdapat KK yang semestinya mendapatkan bansos dua kali, yakni dari Kemensos, dan juga dari Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, ada KK yang semestinya mendapatkan bansos, malah tidak mendapatkan apa pun.