TIKTAK.ID – Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ace Hasan Syadzily mengkritik Menteri Agama Fachrul Razi mengenai rencana mengumumkan soal ibadah haji 2020. Ace mengatakan Menteri Agama belum membicarakan keputusannya dengan Komisi VIII.
“Kami menyesalkan sikap Menteri Agama yang akan mengumumkan kebijkan ini tanpa terlebih dahulu rapat dengan Komisi VIII,” ujar Ace melalui pesan singkat, seperti dilansir Tempo.co, Selasa (2/6/20).
Ace mengaku mendapat informasi bahwa Menag akan mengumumkan kepastian pelaksanaan haji 2020 pukul 10.00 WIB. Ia pun menyebut Menag seharusnya terlebih dulu rapat dengan Komisi Agama DPR untuk memastikan kelanjutan pelaksanaan haji tersebut.
Baca juga : Dipimpin Langsung Novel Baswedan, KPK Sukses Ringkus Buronan Nurhadi
Sebab, kata Ace, hal itu merupakan komitmen rapat kerja Komisi VIII dan Menag sebelumnya. Tidak hanya itu, Undang-undang Haji dan Umrah juga mengharuskan Menag berkonsultasi dengan DPR terkait kebijakan strategis pelaksanaan haji.
Ace menjelaskan, Menteri Agama memang telah mengirimkan surat kepada Komisi VIII untuk mengadakan rapat terkait penyelenggaraan haji. Namun karena masih reses, maka Komisi VIII harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPR untuk menggelar rapat.
“Sampai saat ini masih belum ada surat persetujuan tersebut,” terang politikus Golkar ini.
Baca juga : Anies Potong 25 Persen Tunjangan PNS DKI Akibat Covid-19
Perlu diketahui, Menteri Agama Fachrul Razi mengumumkan Pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan calon jemaah haji 2020. Ia memaparkan salah satu penyebab keputusan ini diambil karena Saudi tak kunjung memberikan kejelasan.
“Pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan seluruh jemaah haji warga negara Indonesia pada 2020 atau tahun 1441 Hijriah,” tegas Menag dalam jumpa pers yang disiarkan langsung melalui YouTube, Selasa (2/6/20).
Menurut Fachrul, keputusan ini diambil dengan berbagai pertimbangan, yakni salah satunya Pemerintah Arab Saudi hingga saat ini masih belum membuka akses bagi negara mana pun terkait pandemi Corona (Covid-19).
Baca juga : Denny Indrayana: Jokowi Sulit Dimakzulkan Baik Secara Konstitusional Maupun Politik
Ia mengklaim Pemerintah Indonesia telah berulang kali meminta kejelasan kepada Pemerintah Arab Saudi mengenai pelaksanaan ibadah haji ini. Namun hingga kini, belum kunjung mendapatkan kejelasan. Arab Saudi masih menutup akses untuk jemaah haji dari berbagai negara.
“Tidak mungkin lagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan. Utamanya dalam pelayanan dan perlindungan jemaah,” terangnya.
