TIKTAK.ID – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Irwan, diketahui telah mendesak Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, agar membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencari buronan Harun Masiku.
Irwan mengungkapkan hal itu untuk merespons pernyataan Hasto yang menjuluki Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagai “Bapak Bansos”. Ia menilai Hasto lebih baik membantu KPK mencari keberadaan Harun, ketimbang sibuk mengurus partai politik (parpol) lain.
“Daripada cawe-cawe urusi partai lain, Mas Hasto lebih baik bantu Pemerintah dan KPK menemukan Harun Masiku yang sudah 500 hari menghilang,” ujar Irwan, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Sabtu (29/5/21).
Kemudian Irwan mengatakan pernyataan terkait yang menjuluki SBY sebagai “Bapak Bansos” hanyalah upaya mencitrakan bantuan sosial alias bansos sebagai hal negatif. Padahal, kata Irwan, rakyat mengetahui hal yang sesungguhnya menghadirkan kesengsaraan yakni penyelewengan bansos yang telah dilakukan oleh mantan Menteri Sosial sekaligus kader PDIP, Juliari Batubara.
Menurut Irwan, bansos di zaman SBY berbentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan langsung ke rakyat. Ia juga menyebut BLT sudah terbukti meminimalisir penyelewengan dan membantu rakyat yang kesusahan.
“Bagi Pak SBY, bantuan langsung ke rakyat itu justru manifestasi ideologis, jalan bagi keadilan sosial, serta kesejahteraan rakyat. Kalau fiktif dan diselewengkan, bansos jadi dimanfaatkan untuk elektoral semata. Masyarakat cerdas dan mengetahui hal itu, makanya Hasto panik dan kehilangan kendali etika serta rasionalitas politik,” sergah Irwan.
Perlu diketahui, Hasto sempat menyatakan pada Pemilu 2009, SBY menggunakan politik bansos seperti yang dilakukan oleh mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra. Dia pun mengklaim julukan itu berdasarkan hasil penelitian Markus Mijnar yang menunjukan adanya aliran uang sebesar US$2 miliar dari Juni 2008 hingga Februari 2009.
Hasto menjelaskan, uang itu digunakan untuk bansos demi tujuan politik karena meniru strategi Thaksin. Namun, lanjutnya, dengan pengeluaran itu membuat Anggaran Pendapatan Belanja Negara menjadi kritis.
“Pada 2009 saya menjadi saksi manipulasi itu dilakukan, bagaimana politik bansos ala Thaksin itu dilakukan, sehingga ada yang menjuluki SBY sebagai ‘Bapak Bansos Indonesia’,” tuding Hasto dalam diskusi yang digelar PARA Syndicate, Jumat (28/5/21).
