TIKTAK.ID – DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diketahui telah menjatuhkan sanksi kepada Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, lantaran mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencalonkan diri sebagai calon presiden (Capres) pada 2024 mendatang.

Sanksi tersebut berupa peringatan keras dan terakhir, yang diberikan usai mantan Wali Kota Solo ini memberikan klarifikasi di kantor DPP PDIP, Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (26/10/22). Klarifikasi dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun dan Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto.

“Karena Pak Rudy ini merupakan kader senior, maka tentu sanksinya juga harus lebih berat. Karena itu, kita menjatuhkan sanksi peringatan keras dan terakhir kepada Saudara FX Rudyatmo,” ungkap Komarudin Watubun, setelah mendengarkan klarifikasi Rudy.

Komarudin menjelaskan, Rudy merasa bersalah karena sudah menyatakan dukungan kepada Ganjar mencalonkan diri sebagai presiden.

Baca juga : Masa Depan ‘Poros Perubahan’ Anies, Antara Solid atau Bubar

“Usai dilakukan klarifikasi tadi, saudara dinyatakan melanggar keputusan Kongres yang telah diputuskan bahwa semua menyangkut calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan Ibu Megawati Soekarnoputri, dan seluruh kader tertib, tanpa kecuali,” tegas Komarudin.

Menurut Komarudin, sanksi dijatuhkan sebagai upaya partai menegakkan sikap disiplin untuk para kader.

“Namun dalam posisi ini saya harus tegas. Saya tidak pandang bulu, karena Anda adalah teman perjuangan saya, dan bagian dari sejarah partai,” ucap Komarudin.

Baca juga : Litbang Kompas: Pendukung NasDem Ternyata Lebih Banyak Pilih Prabowo dan Ganjar Ketimbang Anies

Komarudin menilai setiap kader sebenarnya sah-sah saja untuk punya nama calon yang akan didukung. Akan tetapi, dia mengatakan selama menjadi anggota partai, maka hal itu tidak patut untuk diungkapkan kepada publik. Dia menganggap dukungan bakal Capres hanya dapat diumumkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

“Kita boleh saja memiliki cara pribadi, mungkin saja menyimpan calon-calon, namun tidak boleh mengungkapkan hal itu di publik. Kita hanya siap barisan, saat Ibu mengumumkan siapa pun, cocok atau tidak cocok kita harus melaksanakan itu,” tutur Komarudin.

Sebelumnya, DPP PDIP sudah lebih dulu memberikan sanksi kepada Ganjar akibat menyatakan siap nyapres. Ganjar pun mendapat sanksi teguran lisan.