TIKTAK.ID – Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luqman Hakim mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana melakukan perombakan atau reshuffle terhadap anggota Kabinet Indonesia Maju berinisial M.
“Presiden akan reshuffle anggota kabinet yang berinisial M,” ujar Luqman, seperti dilansir Kompas.com, Jumat (16/4/21).
Meski begitu, Luqman tidak menjelaskan rincian lebih jauh mengenai identitas dari anggota Kabinet yang berinisial M tersebut. Ia menilai perombakan Kabinet memang akan dilakukan dalam waktu dekat, namun ia tidak bisa memastikan kapan tanggal persis dari pelaksanaan reshuffle.
“Sisanya biarkan Pak Jokowi saja yang membuka misterinya,” terang Luqman.
Seperti diketahui, wacana reshuffle atau perombakan Kabinet mulai kembali muncul usai adanya rencana peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), serta dibentuknya Kementerian Investasi.
Hal tersebut diketahui usai DPR menyetujui pembentukan Kementerian Investasi serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (9/4/21).
Menurut Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, perombakan Kabinet akan dilakukan dalam waktu dekat ini.
“Pokoknya pada pekan ini. Mudah-mudahan kalau tidak ada aral melintang, maka akan dilakukan pekan-pekan ini,” ucap Ngabalin saat dihubungi, Selasa (13/4/21).
Akan tetapi, Ngabalin juga mengaku masih belum dapat menyampaikan detail waktu pelaksanaan reshuffle Kabinet. Ia hanya menyatakan ihwal peleburan dua kementerian dan pembentukan kementerian baru telah disetujui Presiden. Hal itu berarti perombakan menteri Jokowi atau reshuffle akan dilakukan tidak lama lagi.
Sementara itu, muncul beragam tanggapan. Salah satunya, terdapat dorongan agar reshuffle tidak menjadi dagangan politik.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera meminta kepada Jokowi supaya rencana perombakan atau reshuffle Kabinet jangan sampai hanya menjadi dagangan politik. Ia pun mengingatkan bahwa Pemerintah sudah mempunyai banyak visi dan misi yang perlu dikejar. Di antaranya, kata Mardani, mengejar pertumbuhan ekonomi, reformasi birokrasi, hingga penanganan Covid-19.
“Jangan politik dagang sapi lagi, karena ini sudah periode kedua,” tegas Mardani, Rabu (14/4/21).
