Baru Dilantik Jokowi Jadi Kepala LKPP, Hendrar Prihadi Bakal 'Pegang' Duit Ribuan Triliun

TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasannya menunjuk Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP).

Hendrar Prihadi sendiri adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hendrar menggantikan Abdullah Azwar Anas yang telah dilantik oleh Jokowi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

“Saya mengikuti rekam jejak dan kapasitasnya dalam mengelola sebuah organisasi. Karena mengelola barang dan jasa hingga ratusan triliun dan nanti kalau ikut masuk bisa jadi ribuan triliun,” ujar Jokowi di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (10/10/22), seperti dilansir CNBCIndonesia.com.

Namun kepercayaan yang diberikan Jokowi kepada Hendrar Prihadi untuk menjadi Kepala LKPP bukan perkara mudah. Sebab, Hendrar Prihadi bertugas mengelola seluruh belanja barang dan jasa Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mencapai ribuan triliun.

Untuk gambaran, total belanja kementerian/lembaga di tahun ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 98/2022 mencapai Rp945,7 triliun. Sedangkan total belanja transfer ke daerah dapat mencapai Rp804,7 triliun.

Kemudian untuk belanja barang sendiri, dana yang ditetapkan dalam kas keuangan negara berdasarkan Perpres 98/2022 sebesar Rp337,9 triliun. Angka itu pun belum menghitung anggaran transfer daerah untuk belanja barang yang masing-masing ketentuannya diputuskan oleh Pemda.

“Yang penting sistemnya terus diperbaiki sehingga ruang untuk utamanya dalam rangka pengadaan barang dan jasa itu betul-betul dapat dikelola dan dikendalikan,” tutur Jokowi.

Dalam beberapa kesempatan, Jokowi sempat menyoroti belanja kementerian/lembaga yang lebih banyak produk impor ketimbang lokal. Bahkan Jokowi telah memerintahkan supaya produk yang dicatat dalam e-katalog dibanjiri oleh produk lokal.

Lebih lanjut, dalam kesempatan lain, Hendrar Prihadi mengklaim memperoleh tugas khusus dari Jokowi terkait hal tersebut. Dia pun sudah diminta memutakhirkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadaan Barang dan Jasa.

“Itu rencana ke depan dan kami bakal terus melakukan konsolidasi, meski Pak Anas sudah melakukan hal yang sangat baik di LKPP. Kami akan terus komunikasi dan konsolidasi dengan internal tim supaya kompak untuk bisa melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia,” jelas Hendrar.