
TIKTAK.ID – AS membatalkan pertemuan antara Menteri Luar Negeri, Antony Blinken dan timpalannya dari Rusia, Sergey Lavrov. Pertemuan itu seyogiyanya akan digelar pada Kamis (24/2/22) di Jenewa, mengutip apa yang dikatakannya sebagai “invasi” Rusia ke Ukraina melalui pengakuan dua wilayah yang memisahkan diri dari Ukraina.
“Sekarang kita melihat invasi dimulai dan Rusia telah memperjelas penolakannya terhadap upaya diplomasi, tidak masuk akal untuk melanjutkan pertemuan itu saat ini,” kata Blinken pada Selasa (22/2/22), dalam konferensi pers bersama dengan mitranya dari Ukraina, Dmitry Kuleba di Foggy Bottom, seperti yang dilansir RT.
Rusia telah mengusulkan pertemuan Lavrov-Blinken pada Rabu lalu, dan AS menerimanya pada Jumat kemarin, yang waktu dan tanggal telah ditetapkan. Namun, Departemen Luar Negeri menyanggupi pertemuan itu dengan syarat Moskow tidak “menyerang” Ukraina -sesuatu yang kini AS tudingkan telah terjadi.
Presiden Rusia, Vladimir Putin pada Senin kemarin mengakui wilayah Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri sebagai Republik independen dari Ukraina. Rusia juga menuduh Kiev menolak untuk memenuhi komitmennya berdasarkan perjanjian Minsk, khususnya memberikan otonomi kepada kedua wilayah tersebut.
Sementara legislatif Rusia telah mengizinkan penggunaan pasukan, Putin tidak mengonfirmasi apakah pasukan Rusia telah dikerahkan ke dua Republik tersebut. Sejumlah video yang dibagikan secara online dimaksudkan untuk menunjukkan tentara Moskow melintasi perbatasan beberapa jam setelah keputusan itu diumumkan, tetapi Kremlin menolak untuk mengonfirmasi atau menyangkal apakah personelnya berada di wilayah tersebut. Namun, Uni Eropa, bagaimanapun, bersikeras bahwa pasukan Rusia telah dikerahkan.
Donetsk dan Luhansk mendeklarasikan kemerdekaan mereka pada 2014, setelah nasionalis yang didukung AS menggulingkan Pemerintah yang terpilih secara demokratis di Kiev dalam apa yang disebut sebagai Revolusi Maidan. Moskow awalnya menolak untuk mengabulkan permintaan pengakuan mereka, bersikeras bahwa konflik itu adalah masalah internal Ukraina dan mengambil bagian dalam format “Normandia Empat” untuk menengahi krisis bersama Prancis dan Jerman.
Namun, setelah proposal Rusia untuk meminta jaminan keamanan kepada NATO dan AS, bila Ukraina pada akhirnya menjadi anggota NATO ditolak mentah-mentah oleh NATO, maka Presiden Putin kemudian mengambil langkah untuk mengakui dua Republik tersebut.