TIKTAK.ID – Koordinator Advokasi Urban Poor Consortium (UPC), Gugun Muhammad mendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan untuk membuka data terkait penerima bantuan sosial tunai ke publik.
“Paling tidak di setiap RT nama warga yang menerima bisa ditempel, sehingga semua orang bisa mengetahui siapa saja yang menerima,” ujar Gugun, seperti dilansir Tempo.co, Sabtu (16/1/21).
Gugun menilai transparansi dalam proses pendistribusian bansos tunai diperlukan agar masyarakat mengetahui siapa saja yang mendapatkan bantuan ini. Ia juga mengatakan transparansi nama yang mendapatkan bertujuan untuk menyaring penerima yang lebih berhak.
Baca juga : Ramal Kemungkinan Chaos Besar dan Presiden Lengser di 2021, Mbak You Terancam Dipolisikan
“Kalau ada yang tidak berhak menerima, maka bisa dialihkan ke yang lebih berhak,” tutur Gugun.
“Jadi dengan membuka data, maka Ketua RT atau ketua lingkungan tidak akan lagi dikejar-kejar warga,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, Gugun mendukung langkah Pemerintah dalam mengubah bansos sembako menjadi uang tunai. Pasalnya, ia menyatakan pemberian uang tunai bisa mengurangi celah korupsi seperti pemberian bansos Covid-19 sembako yang sudah terungkap.
Baca juga : Gus AMI alias Cak Imin Tiba-tiba Minta Mendikbud Nadiem Diganti, Kenapa?
Tidak hanya itu, ia menganggap pemberian bansos sembako kurang baik karena banyak beras yang diterima telah berkutu akibat sudah tersimpan terlalu lama.
“Akhirnya beras yang kutuan itu juga lebih banyak dijual daripada dikonsumsi sendiri,” ucap Gugun.
Halaman selanjutnya…
