TIKTAK.ID – Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno memperoleh tugas baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Politisi Gerindra tersebut didapuk menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) menggantikan Wishnutama Kusubandio.
Sandiaga sendiri mendapatkan tugas itu pada Selasa (22/12/20). Selang sehari kemudian, Sandiaga dan lima menteri baru lainnya dilantik oleh Jokowi di Istana Kepresidenan.
Seperti dilansir Detik.com, berikut ini sejumlah fakta mengenai Sandiaga Uno sebagai Menparekraf.
Baca juga : Resmi Ditetapkan Tersangka Kerumunan Megamendung, Habib Rizieq: Tak Masalah, Tapi…
1. Sering Mengampanyekan Pariwisata untuk Kepentingan Politik
Sandiaga Uno acap kali menggunakan sektor pariwisata sebagai bahan kampanye politik, baik saat menjadi Wagub DKI bersama Anies Baswedan, ataupun dalam kampanye calon wakil presiden saat berduet dengan capres Prabowo Subianto.
2. Alasan Mau Jadi Menparekraf
Sandiaga Uno akhirnya menerima pinangan Jokowi untuk menjadi menteri. Padahal, ia pernah menolak masuk Kabinet Indonesia Maju. Sandiaga menyatakan hal itu demi kepentingan bangsa dan negara.
“Kita semua akhirnya harus bersatu padu. Semua yang kita lakukan demi kepentingan bangsa dan negara. Jika negara memanggil, pada saat inilah menurut saya tanggung jawab ada di pundak masing-masing dari kita,” tutur Sandiaga.
Baca juga : Kapolri Terbitkan Maklumat Kepatuhan Prokes Saat Libur Natal dan Tahun Baru
3. Tugas dari Jokowi dan Ma’ruf Amin
Sandiaga Uno mendapat tiga tugas sebagai Menparekraf. Pertama, fokus menggeber pembangunan destinasi superprioritas. Kedua, melaksanakan Calender of Events (CoE) yang pada masa pandemi Covid-19 tertunda. Sedangkan tugas ketiga yakni pemulihan pariwisata, sejalan dengan upaya Pemerintah menekan penyebaran Covid-19.
Halaman selanjutnya…
![Saat Masalah Kejiwaan Ferdy Sambo Dipertanyakan TIKTAK.ID - Belakangan ini kondisi kejiwaan tersangka pembunuhan berencana, Irjen Ferdy Sambo, menjadi sorotan. Beredar kesimpang-siuran yang mengklaim Sambo memiliki masalah kejiwaan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik. Kemudian Taufan meluruskan isu itu. Dia menilai pernyataan dia sebelumnya dimaknai secara keliru dalam sebuah pemberitaan. Padahal, Taufan hendak menyampaikan kalau Sambo sudah melampaui abuse of power. "Salah nangkap, jadi maksudnya orang ini [Sambo] memiliki kekuasaan yang sangat besar. Dia Kadiv Propam, tapi dia juga mampu menggerakkan di luar lingkungan bawah Propam, bisa menggerakan di Metro Jaya, Reskrim," ujar Taufan, seperti dilansir CNNIndonesia.com, pada Kamis (15/9/22). "Inilah yang dimaksud melebihi abuse of power. Seseorang dengan kekuasaan tertentu di luar kekuasaannya," sambung Taufan. Taufan pun menduga karena Sambo merasa berkuasa, maka berani mengeksekusi ajudannya, Brigadir J di rumah dinas, Duren Tiga, Jakarta Selatan. Taufan bahkan menyebut Sambo jemawa bisa kebal hukum. Selain itu, kata Taufan, Sambo juga dapat mengerahkan puluhan polisi untuk menghilangkan barang bukti, merusak Tempat Kejadian Perkara (TKP), hingga menambah skenario palsu. "Itu kan artinya orang ini sangat percaya diri kalau tindakan kejahatannya tidak akan terbongkar," jelas Taufan. Sebelumnya, beredar informasi soal Sambo mempunyai masalah kejiwaan. Dalam suatu pemberitaan nasional, hal itu disampaikan oleh Taufan. Seperti diketahui, Brigadir J tewas ditembak di rumah dinas Sambo pada 8 Juli lalu. Polisi sudah menetapkan lima tersangka, yakni Sambo, Putri, RR, RE dan KM. Kelimanya dijerat dengan Pasal 340 subsidair Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 KUHP juncto Pasal 56 KUHP. Empat tersangka sudah ditahan, sedangkan Putri masih menunggu pemeriksaan selanjutnya. Tidak hanya itu, polisi juga menetapkan tujuh orang tersangka terkait obstruction of justice dalam kasus ini, yaitu Irjen Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baiquni Wibowo, Kompol Chuck Putranto, dan AKP Irfan Widyanto. Mereka diduga telah melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 dan/atau Pasal 48 ayat (1) juncto Pasal 32 ayat (1) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dan/atau Pasal 221 ayat (1) ke 2 dan 233 KUHP juncto Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 56 KUHP.](https://i0.wp.com/www.tiktak.id/wp-content/uploads/2022/09/AHY1.jpg?resize=660%2C400&ssl=1)
